yok KPK dibedah

Mari kita melihat isi KPK !
Melihat Isi KPK



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah komando Antasari Azhar mulai menunjukkan taringnya. Dalam tempo kurang dari empat bulan, sejumlah pejabat negara dan daerah yang diduga melakukan korupsi telah dijadikan tersangka dan bahkan ditahan.

Contohnya, hanya selang sehari setelah menangkap anggota Komisi IV DPR Al Amin Nur Nasution, KPK menahan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dalam kasus aliran dana Rp 100 miliar untuk anggota DPR dan penegak hukum. Dua anggota DPR yang diduga menerima dana itu, yakni Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu menjadi tersangka dan ditahan. Walaupun ada pihak yang menilai KPK masih tebang pilih menangani korupsi, tak bisa dimungkiri KPK memberi secercah harapan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Tentu hal ini tak lepas dari peran dan kerja keras anggota KPK mulai level pimpinan sampai pegawai rendahan.

Keletihan tampak menggelayuti wajah Wakil Ketua KPK bidang Penindakan Chandra Hamzah seusai acara pelantikan Direktur Penyidikan KPK Bambang Widaryatmo di gedung KPK, baru-baru ini. Matanya sedikit memerah tanda kurang tidur. Saat berbincang santai dengan beberapa wartawan, mantan pengacara tersebut mencoba menutupi kelelahannya. Ia lebih banyak mengumbar senyum dan canda.

Ditanya apakah tugas dan aktivitasnya yang padat membuatnya capai, Chandra Hamzah menampik. "Ah biasa saja," ujarnya sambil mengisap rokoknya dalam-dalam. Namun alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mengakui, dalam dua bulan terakhir waktunya tersita banyak untuk pekerjaan kantor. Nyaris setiap hari ia pulang kerja di atas pukul 22.00.

Omongannya tak mengada-ada. Bagian penindakan KPK di bawah komando Chandra Hamzah saat ini bekerja keras menuntaskan sejumlah kasus korupsi kelas kakap di antaranya skandal aliran dana BI ke DPR, kasus suap Ketua Jaksa Tim Pemeriksa Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Urip Tri Gunawan dan pengusaha Arthalyta Suryani, kasus suap Bintan yang melibatkan Al Amin serta setumpuk kasus korupsi lainnya yang melibatkan banyak kepala maupun pejabat daerah.

Pengembangan Mekanisme

Di samping tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Bidang Penindakan KPK juga mengemban tugas pengembangan mekanisme, sistem, dan prosedur supervisi oleh KPK atas penyelesaian perkara yang dilaksanakan Polri dan Kejaksaan. Juga melakukan identifikasi kelemahan undang-undang dan konflik antar-undang- undang yang berkaitan dengan korupsi serta pemetaan aktivitas-aktivitas yang berindikasikan korupsi.

Kesibukan yang super padat itu tak membuat pria kelahiran 25 Februari 1967 ini hubungannya dengan anak dan keluarga terganggu. "Lancar-lancar saja. Kan mereka sudah tahu saat saya mau masuk KPK," ujarnya.

Apakah tugas yang menumpuk itu ditambah ruwet oleh intervensi politik misalnya oleh pemerintah atau DPR? "Alhamdulillah tidak. Namun, banyak juga yang menanyakan mengapa kasus ini begini dan mengapa begitu," ujarnya.

Hal yang sama pun dialami Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar. Saat ditemui di sela-sela reka ulang kasus Urip Tri Gunawan, Rabu (23/4), mantan pejabat eselon II di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut mengaku sangat menikmati pekerjaannya di KPK. "Enjoy aja, Mas," ujarnya singkat.

Penyandang gelar doktor bidang Ilmu Ekonomi-Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung pada 2005 itu menuturkan, meski dalam sepekan hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk pekerjaan namun ia mengaku masih memiliki waktu untuk berkumpul bersama keluarga.

Haryono mengaku belum pernah mendapat ancaman sehubungan tugasnya di KPK. "Kalau ditelepon teman atau orang yang menanyakan kasus, ya ada. Paling banyak sih wartawan. Tapi saya tegaskan bahwa kalau mau nanya soal kasus bukan bidang saya. Itu bidang penindakan," ujarnya. Semenjak menjadi pimpinan KPK, pria kelahiran Prabumulih 8 September 1960 itu sangat membatasi diri dalam melakukan aktivitas di luar, apalagi ada hubungannya dengan pihak-pihak yang tersangkut perkara di KPK. Itu terkait kode etik yang melekat.

Seperti diketahui, bidang pencegahan KPK juga tidak kalah sibuknya dengan Bidang Penindakan. Selain meningkatkan sistem efektivitas sistem pelaporan kekayaan penyelenggara negara, penyusunan sistem gratifikasi dan sosialisasi penyusunan sistem pengaduan masyarakat, bidang tugas ini juga melakukan pengkajian dan penyampaian saran perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berindikasi korupsi. Belum lama ini, KPK mengeluarkan hasil survei yang membuat sejumlah lembaga atau instansi pemerintahan "kebakaran jenggot". Hasil survei KPK itu menyebutkan pelayanan sejumlah instansi kepada publik masih buruk.

Melayani

Salah seorang yang kini paling repot di KPK adalah Juru Bicara KPK Johan Budi SP. Sebagai sumber informasi resmi KPK, mantan wartawan Tempo tersebut nyaris bekerja selama 24 jam sehari. "Sudah tugas dan kewajiban saya dalam melayani wartawan baik cetak maupun elektronik atau pihak-pihak yang membutuhkan keterangan dan informasi soal kegiatan KPK. Kapan dan di mana pun saya harus siap," ujarnya.

Tentu saja dalam menjalani tugas ia harus memiliki kesabaran ekstra. Dalam sehari bisa puluhan wartawan silih berganti meminta informasi langsung maupun melalui telepon selulernya. Johan mengakui, pernah dilaporkan ke polisi oleh pihak yang tidak terima dengan pernyataannya yang dimuat di beberapa media massa. Ia mengaku tetap tenang. "Itu namanya risiko pekerjaan," tukasnya.

Beda lagi pengalaman Herry, sopir mobil tahanan KPK. Ia mengaku bangga menjadi pegawai KPK. "Dulunya saya sopir truk yang membawa hasil bumi atau bahan pokok dari Jakarta ke kota-kota di Sumatera atau sebaliknya. Meskipun sekarang sering pulang larut malam, saya senang menjadi tukang antar-jemput tahanan KPK," katanya.

Ia bisa melihat langsung bagaimana eksresi wajah saat se- orang pejabat, yang tentu saja tingkat sosial ekonominya lebih tinggi ketimbang dirinya, pertama kali dimasukkan ke mobil tahanan. "Ada yang nangis, ada yang tertunduk dan membisu. Ada juga yang masih marah-marah karena tidak mau dibawa ke penjara," papar Herry.

Herry tak habis pikir saat ada pejabat yang masih sok berkuasa. "Dengan nada tinggi minta saya untuk jangan ngebut. Di dalam hati, saya bilang memangnya saya ini sopir pribadinya. Saya heran, mau dibawa ke tahanan saja masih sempat-sempatnya kasih perintah ngatur-ngatur gitu ," lanjut Herry.

Kode etik ternyata juga harus dipegang juga oleh Herry, sang sopir. Ia pernah mengantar salah seorang tahanan KPK menghadiri pesta pernikahan keluarga di sebuah hotel berbintang. Ia sudah di-briefing untuk tidak boleh mencicipi setetes air atau secuil makanan pun dari pihak keluarga tahanan yang melakukan hajatan tersebut. "Saya hanya bisa menelan ludah di tengah pesta hajatan yang berlimpah makanan itu. Tapi saya bangga bisa mengalahkan rasa haus dan lapar saya saat itu. Saya ingat meski saya hanya sopir, tapi saya sekarang sudah jadi abdi negara yang tidak boleh sembarangan berbuat saat menjalankan tugas," tambahnya. Cerita ini bukan bohong, sebab memang ada larangan tertentu untuk para aparat KPK. (Lihat boks)

Semoga pengalaman Herry dan personel KPK tak akan luntur dan tercemar. Kesadaran tinggi dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum seperti aparat di KPK setidaknya bisa memberikan contoh dan memotivasi aparat di institusi penegak hukum lainnya di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Semoga. [M-17]

sumber : http://www.suarapembaruan.com/News/2.../27/index.html

mudah2an berkenan

karena gw lagi benci ama yang namanya herry, so no comment untuk kali ini!!!!